TKI On Sale di Malaysia

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat mengecam keras promosi atau iklan "TKI on Sale" oleh Malaysia. 

Jumhur di Jakarta, Minggu, menyatakan iklan untuk menggunakan jasa TKI Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) di Malaysia itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Lembaga Swadaya Masyarakat Migrant Care Anis Hidayah kepada sejumlah media. 

Kepala BNP2TKI berharap pemerintah Malaysia melarang iklan "TKI On Sale" karena merupakan perbuatan tidak beradab dan tidak selayaknya terjadi. 

Apalagi, katanya, pemerintah Indonesia masih memberlakukan kebijakan penghentian sementara (moratorium) penempatan TKI PLRT ke Malaysia karena negeri jiran itu tak mampu memberikan jaminan perlindungan yang baik kepada TKI. 

"Bila tidak ada tindakan tegas dari pemeritah Malaysia terhadap iklan itu, tidak mustahil pelaksanaan moratorium akan ditingkatkan menjadi kebijakan penghentian TKI PLRT secara permanen," kata Jumhur. 

Menurut dia, promosi atau iklan yang menawarkan TKI PLRT itu tidak pantas dilakukan oleh pihak mana pun di Malaysia sebab dapat mengganggu langkah perbaikan pelayanan penempatan TKI dari kedua pihak yang hingga saat ini terus diupayakan. 

Jumhur memandang penyebarluasan iklan itu merupakan tindakan tidak terpuji dalam memperlakukan keberadaan TKI PLRT secara bermartabat. 

"TKI itu tidak identik dengan barang yang sekadar mendahulukan kebutuhan pasar, mengingat terdapat aspek lain yang sangat penting untuk diwujudkan yaitu pelayanan perlindungan oleh pengguna maupun pemerintah di negara tujuan," ujarnya. 

Akibat pemasangan iklan itu, Jumhur mengaku secepatnya bersurat resmi ke Perwakilan RI guna dilakukan protes dalam bentuk keberatan diplomatik oleh KBRI Kuala Lumpur. 

Jumhur menegaskan pemerintah baik pusat dan daerah kini sedang menata ke arah penghentian penempatan TKI yang berstatus PLRT dengan menitikberatkan pembangunan potensi ekonomi daerah sehingga bisa lebih banyak menyerap tenaga kerja dan sekaligus mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada kemajuan perekonomian di daerahnya.